MATARAM – DPRD Kota Mataram telah menerima rekomendasi dari KPK untuk memastikan tidak ada penyisipan pokok-pokok pikiran (Pokir) dalam tahap perencanaan dan penganggaran APBD. Anggota DPRD Kota Mataram, Siti Fitriani Bakhresyi, dari Dapil 4 Selaparang, Partai Nasdem, menegaskan bahwa langkah konkret yang akan diambil oleh DPRD mencakup pengawasan ketat dan transparan dalam seluruh proses perencanaan dan penganggaran.
Langkah Konkret yang Akan Diambil
Menurut Siti Fitriani Bakhresyi, Dewan akan mengawal setiap tahapan perencanaan dengan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat. Pengawasan ini termasuk dalam memastikan bahwa penyusunan APBD tidak disusupi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Semua proposal proyek atau kegiatan akan diverifikasi sesuai kebutuhan masyarakat dengan melibatkan berbagai pihak terkait untuk transparansi.
Mekanisme Proses yang Transparan
Siti Fitriani juga menekankan bahwa DPRD akan terus berkomitmen untuk menjaga integritas melalui mekanisme pengawasan yang ketat. Setiap proyek yang diusulkan akan melalui proses seleksi berdasarkan kriteria yang jelas dan transparan. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan juga akan ditingkatkan untuk memastikan kebutuhan mereka terakomodasi dengan baik.
Dengan langkah-langkah tersebut, DPRD Kota Mataram berharap dapat menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan APBD disusun dan diimplementasikan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Semua ini dilakukan demi mencegah adanya penyelewengan serta memastikan bahwa kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan yang diambil. (sahri)
