MATARAM – NTB, Keterlambatan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 di Mataram menjadi isu yang signifikan bagi sejumlah pihak, terutama perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah ini. Proses penetapan UMP seharusnya dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, namun keterlambatan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengusaha mengenai rencana bisnis mereka di masa mendatang. UMP merupakan acuan bagi perusahaan dalam menentukan besaran gaji karyawan, dan lambatnya penetapan dapat berdampak pada proyeksi keuangan serta strategi pengembangan usaha.
Dalam konteks ekonomi yang semakin kompetitif, penetapan gaji yang tepat waktu menjadi sangat krusial. Para pemilik usaha biasanya menggantungkan banyak keputusan strategis pada informasi mengenai UMP, termasuk pengeluaran untuk tenaga kerja, perencanaan anggaran, dan pengembangan produk. Untuk itu, mereka sangat berharap adanya kepastian dari pemerintah khususnya dalam hal penetapan UMP yang tepat waktu. Namun, keterlambatan bisa menimbulkan ketidakpastian yang berimbas pada investasi serta kegiatan usaha mereka.
I Gede Putu Aryadi selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, juga memberikan pernyataan terkait hal ini. Ia menyatakan harapannya agar penetapan UMP tahun 2025 bisa segera dilakukan untuk memberikan kepastian baik bagi pekerja maupun pengusaha. Namun, ia mengakui terdapat kekhawatiran bahwa keterlambatan ini bisa mengganggu stabilitas ekonomi dan pelaksanaan rencana bisnis yang mendukung pertumbuhan. Dalam sisi lain, ini menjadi kesempatan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk berkolaborasi lebih baik demi menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif.
Keterlambatan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 di Mataram memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai pemangku kepentingan, termasuk pekerja, pengusaha, dan pemerintah daerah. Bagi pekerja, ketidakpastian mengenai besaran UMP dapat menghambat perencanaan keuangan mereka, terutama bagi mereka yang bergantung pada pendapatan bulanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara bagi pengusaha, ketidakjelasan ini memunculkan tantangan dalam merencanakan anggaran dan strategi bisnis, yang berpotensi memengaruhi kelangsungan usaha dan investasi di wilayah tersebut.
Terlebih lagi, bila penetapan UMP terus tertunda, hal ini dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi di Mataram. Pengusaha mungkin mengalami kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan tenaga kerja, sementara pekerja mungkin merasa tidak diberdayakan. Dalam konteks ini, ada kebutuhan mendesak agar pemerintah segera menindaklanjuti dan merampungkan pedoman penetapan UMP tahun 2025. Keterlibatan yang lebih aktif dari pemerintah juga diharapkan dalam menyosialisasikan dampak dari kebijakan upah kepada semua pihak agar tidak ada yang merasa dirugikan. (sahri)
